PR Bawaslu Tangsel bejibun. Banyak pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye di Tangsel.

PAMULANG – Stiker wajah Jokowi dan logo PDI Perjuangan yang menghiasi kaca belakang sejumlah Angkot D14 Ciputat-Pamulang 2 berseliweran di Jalan Siliwangi, Tangerang Selatan.

Divisi Pengawasan Bawaslu Tangsel, Slamet, memandang stiker bergambar wajah calon presiden nomor urut 01 itu melanggar sejumlah aturan.

Soal Peraturan KPU, Slamet mengatakan, stiker tersebut berjenis cutting sticker dan harganya melebihi Rp 60 ribu yang merupakan harga masksimal alat peraga kampanye.

“Itu stiker cutting, enggak boleh, harganya lebih dari Rp 60 ribu. Di pasal 30 ayat (6) tentang PKPU 23 Tahun 2018 akumulasi harga bahan kampanye tidak boleh lebih dari 60 ribu,” terang Slamet, Jumat (16/11/2018).

Selain PKPU 23 tahun 2018, Slamet juga menyebut stiker Jokowi melanggar aturan lainnya dari Peraturan Kementerian Perhubungan nomor 349 dan UU 22 tahun 2009.

“Juga pasal 280 UU nomor 7 tahun 2017 larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum,” papar dia.

Slamet mengatakan dalam kasus ini pelanggarnya adalah yang memasang, bisa perorangan ataupun pelaku kampanye.

“Kita enggak punya wewenang untuk mencopot. Dalam waktu dekat kita akan kordinasi dengan Dishub Tangsel serta kepolisian untuk menertibkannya,” tegasnya.

Foto dan Berita: Tribunnews

 

View this post on Instagram

. PR Bawaslu Tangsel bejibun. Banyak pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye di Tangsel. . Bawaslu Tangsel Minta Dishub Copot Stiker Wajah Jokowi di Kaca Angkot . Stiker wajah Jokowi dan logo PDI Perjuangan yang menghiasi kaca belakang sejumlah Angkot D14 Ciputat-Pamulang 2 berseliweran di Jalan Siliwangi, Tangerang Selatan. . Divisi Pengawasan Bawaslu Tangsel, Slamet, memandang stiker bergambar wajah calon presiden nomor urut 01 itu melanggar sejumlah aturan. . Soal Peraturan KPU, Slamet mengatakan, stiker tersebut berjenis cutting sticker dan harganya melebihi Rp 60 ribu yang merupakan harga masksimal alat peraga kampanye. . "Itu stiker cutting, enggak boleh, harganya lebih dari Rp 60 ribu. Di pasal 30 ayat (6) tentang PKPU 23 Tahun 2018 akumulasi harga bahan kampanye tidak boleh lebih dari 60 ribu," terang Slamet, Jumat (16/11/2018). . Selain PKPU 23 tahun 2018, Slamet juga menyebut stiker Jokowi melanggar aturan lainnya dari Peraturan Kementerian Perhubungan nomor 349 dan UU 22 tahun 2009. . "Juga pasal 280 UU nomor 7 tahun 2017 larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum," papar dia. . Slamet mengatakan dalam kasus ini pelanggarnya adalah yang memasang, bisa perorangan ataupun pelaku kampanye. . "Kita enggak punya wewenang untuk mencopot. Dalam waktu dekat kita akan kordinasi dengan Dishub Tangsel serta kepolisian untuk menertibkannya," tegasnya. . Foto dan Berita: Tribunnews . . . #apk #apktangsel #bawaslutangsel #pemilutangsel #pilegtangsel #pilprestangsel #pemilu2019 #pileg2019 #pilpres2019 #pamulang #angkottangsel #tangsel #tangerang #tangerangselatan #seputartangsel . . . ======= #PAIDPROMOTE di IG @seputartangsel terintegrasi dg akun twitter,fanpage facebook dan web, info hub admin via LINE: seputartangsel / WA 081317870063 =======

A post shared by Seputar Tangsel (@seputartangsel) on